Elekta Research Center Uniper Rilis Hasil Survei: 85,94 Persen Warga Pangkalpinang Siap Berpartisipasi di Pilkada Ulang

Pangkalpinang — Sebanyak 85,94 persen warga Pangkalpinang menyatakan siap berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ulang Kota Pangkalpinang yang dijadwalkan pada 27 Agustus 2025. Temuan ini disampaikan oleh Elekta Research Center Universitas Pertiba (Uniper) dalam rilis hasil survei terbarunya pada Rabu (6/8/2025) di Uniper Café, lantai 2 Universitas Pertiba.

Direktur Elekta Research Center, Divo Dharma Silalahi, Ph.D, menjelaskan bahwa survei dilakukan pada 4–5 Agustus 2025 terhadap 939 responden yang tersebar di 42 kelurahan di Kota Pangkalpinang. Penentuan responden menggunakan metode multistage random sampling, dengan distribusi sampel berdasarkan wilayah geografis dan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) hingga tingkat RT.

Survei ini melibatkan 50 mahasiswa aktif dari berbagai fakultas di Universitas Pertiba, dan memiliki tingkat kepercayaan 95 persen serta margin of error sebesar ±3,2 persen.

Elektabilitas Molen-Zeki dan Udin-Dessy Unggul

Dalam survei ini, pasangan Molen-Zeki dan Udin-Dessy tercatat memiliki tingkat elektabilitas yang lebih tinggi dibandingkan pasangan lainnya, yaitu Basit-Dede dan Eka-Radmida. Skor elektabilitas keduanya berada di atas rata-rata (6,04 pada skala 1–10), dengan Molen-Zeki unggul tipis, yakni sekitar 3,2 persen di atas Udin-Dessy.

Sebanyak 73,63 persen responden menyatakan telah mengetahui pasangan calon dan nomor urutnya, sementara 26,37 persen lainnya belum mengetahui. Terkait popularitas, hanya 66,13 persen pasangan calon yang telah dikenali masyarakat, sedangkan 33,87 persen belum dikenal secara luas.

“Data ini menunjukkan bahwa pasangan calon masih perlu memperkuat sosialisasi dan dokumentasi profil mereka ke masyarakat,” ujar Divo.

Minim Kampanye Terlihat di Lapangan

Hanya 23,75 persen responden menyatakan pernah melihat atau mengetahui kegiatan kampanye dari salah satu pasangan calon. Sebaliknya, 44,41 persen belum pernah melihat kampanye, dan 31,84 persen menyatakan tidak tahu. Divo menilai kondisi ini sebagai tantangan sekaligus peluang bagi para kandidat untuk menyampaikan program secara lebih aktif dan positif.

Isu suku, agama, dan asal daerah calon juga disebut masih berpengaruh bagi sebagian pemilih. Sekitar 48,99 persen responden menilai isu tersebut memengaruhi pilihan mereka, sementara 51,01 persen lainnya menyatakan tidak berpengaruh.

Dalam hal figur, mayoritas responden (76,14 persen) menilai bahwa baik calon wali kota maupun wakilnya sama pentingnya. Sementara itu, 17,89 persen menilai figur wali kota lebih dominan, dan 5,97 persen mengutamakan figur wakil wali kota.

Soal dukungan partai politik, 50,69 persen responden menyatakan bahwa dukungan partai tidak memengaruhi pilihan mereka. Namun, 49,31 persen lainnya menganggap bahwa dukungan partai memiliki pengaruh.

Begitu pula dalam konteks tokoh masyarakat, agama, atau politik. Sebanyak 53,04 persen responden mengaku tidak terpengaruh oleh dukungan tokoh tertentu, sedangkan 46,96 persen menyatakan bisa terpengaruh.

Mayoritas Nilai Positif Kinerja Pemerintah Sebelumnya

Survei juga mencatat bahwa 71,99 persen responden merasa mendapat dampak positif dari kinerja pemerintahan sebelumnya, terutama dalam sektor investasi, perdagangan, hiburan, UMKM, transportasi, rumah ibadah, hingga lapangan kerja. Bahkan, 79,34 persen menilai kinerja Wali Kota sebelumnya, Maulan Aklil (Molen), sudah cukup baik.

Meski demikian, masyarakat masih mengidentifikasi sejumlah isu krusial yang perlu menjadi perhatian pasangan calon. Sepuluh isu utama yang disebutkan meliputi: lapangan kerja, harga kebutuhan pokok, pengelolaan sampah, pendidikan, bantuan sosial, infrastruktur jalan, korupsi/KKN, pengembangan wirausaha, keamanan dan ketertiban, serta pungutan parkir.

Dua Lembaga Resmi Survei Pilkada Ulang

Divo juga menyoroti maraknya hasil survei fiktif yang beredar di masyarakat. Ia menegaskan bahwa banyak lembaga yang tidak menyampaikan metodologi secara transparan, sehingga hasilnya sulit dipertanggungjawabkan secara akademis maupun publik.

“Berdasarkan Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor 111 Tahun 2025, hanya dua lembaga yang terdaftar resmi untuk melakukan survei dan hitung cepat pada Pilkada Ulang nanti, yakni Elekta Research Center UNIPER dan Poltracking Indonesia,” ujarnya.

Ia menambahkan, Elekta Research Center UNIPER merupakan satu-satunya lembaga survei independen berbasis kampus di Pangkalpinang yang didirikan oleh akademisi dan profesional dari berbagai disiplin ilmu, khususnya statistika.

“Akurasi hasil kami telah terbukti dalam Pilpres dan Pilkada sebelumnya. Kami berharap hasil survei ini dapat menjadi referensi bagi KPU, Bawaslu, dan para kandidat untuk mewujudkan pilkada yang demokratis, jujur, dan adil,” pungkasnya.